Belanja Barang Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Provinsi Tak Valid

Bengkulu, SM – Pemerintah Provinsi Bengkulu di Tahun 2017, kembali  tak patuh pada   peraturan perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Provinsi Bengkulu menemukan 10 atas pertanggungjawaban belanja barang yang tak di dukung bukti valid. Salah satunya soal belanja barang di Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan Provinsi.

Hasil pemeriksaan  BPK RI menemukan laporan keuangan Tahun 2017, terhadap  anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi senilai  Rp 107.904. 953,90. Anggaran itu telah direalisasikan 90,16 persen, atau senilai Rp 97.286.778.545.

Hasil pemeriksaan BPK RI  mengungkap,  selama tahun 2017, dinas ini telah meralisasikan  belanja alat tulis kantor  (ATK),  bahan  kelengkapan peserta, belanja cetak, belanja pengadaan dan penjilidan. Anggaran yang dihabiskan  untuk pembelanjaan itu senilai Rp 2.555.166.631. Ironisnya, kuitansi di tiga toko tempat  belanja,  tidak ditulis oleh pihak toko, meskipun ditandatangani dan diberikan stempel pihak toko. Kuitansi kosong itu, isinya ditulis sendiri oleh pihak dinas.

Tak hanya itu, pihak BPK Ri juga  menemukan  pembelian notebook dan printer, tapi mengunakan nota ATK. Selain ditemukan nota yang tak diakui pihak toko, BPK RI juga menemukan selisih belanja pengadaan. Dari hasil pemeriksaan yang  dilakukan,  BPK RI menemukan belanja barang  tak didukung bukti valid senilai Rp 105.027.000. Terindikasi tidak sesuai dengan kenyataannya dan merugikan keuangan  daerah senilai Rp 43.881.817. (ck)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.