Berharap UKPBJ Maksimalkan Lima Pilar

Wagub Dedy saat memberikan pengarahan dalam Rakor.

Bengkulu, SM- Wakil Gubernur Bengkulu, Dedy Ermansyah menegaskan, ada lima pilar pengadaan barang dan jasa yang harus dipenuhi, Pertama, kepatuhan pada regulasi. Penguatan kelembagaan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ketepatan market operation dan integrasi serta pemanfaatan teknologi informasi.

“Dengan menerapkan semua pilar ini, sistem pengadaan barang/jasa di lembaga pemerintahan, akan tertata dengan lebih baik. Sebagaimana prinsip-prinsip pengadaan yang baik, good procurement governance”, jelas Wagub Dedy Ermansyah usai membuka resmi Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2019, di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Senin (21/10).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah itu sendiri, merupakan salah satu entitas pokok, dari proses pembangunan yang sangat dibutuhkan setiap Negara. Karena,  ketersedian barang dan jasa jasa memberikan pengaruh langsung terhadap sistem pembangunan. Pemerintah dituntun untuk menjalankan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara akurat dan efektif, untuk mendapatkan barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Terkait dengan pengelolaan Barang/Jasa di lingkungan Pemprov Bengkulu dan Pemda Kabupaten, Kota kata Wagub Dedy, setiap OPD bisa memaksimalkan kinerja dan capaian yang ditargetkan. “Sehingga paket-paket lelang pengadaan barang/jasa bisa terlaksana dengan baik”.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengembangan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Robin Arsyad Suryo menjelaskan, kebijakan terhadap UKPBJ dengan dilaksanakan Rakor seperti ini, jelas akan memberikan penguatan kedepannya. Sehingga, pada proses pengadaan itu bisa berjalan dengan lancar. “Kalau UKPBJ-nya kuat, kemudian SDM-nya professional, harapannya pengadaan itu akan lebih baik”, jelasnya.

Apalagi hingga awal Oktober 2019, Pemprov Bengkulu telah melaksanakan tender lebih dari 250 paket pekerjaan senilai Rp725 Milyar, yang tersebar di OPD. Jumlah ini belum termasuk pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing maupun pengadaan langsung. (mc).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.