BPK Jangan Ditakuti

Gubernur Bengkulu dan pejabat BPK Perwakilan mengabadikan momen pisahsambut.

Bengkulu, SM – Gubernur Bengkulu,  DR H Rohidin Mersyah berpesan,     Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Bengkulu  bukan institusi yang perlu ditakuti. BPK  memiliki peran mendeteksi gangguan sistem pengelolaan keuangan pada institusi atau lembaga, agar berjalan dengan baik.

“Pemda Provinsi, Kabupaten, kota perlu mengundang BPK, agar dapat mendiagnosa permasalahan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing. Kita berharap  pada laporan keuangan selanjutnya, semua daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)”, kata gubernur  saat hadir  pada  serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK, Arif Agus  yang  pindah tugas  ke  Aceh, di Auditorium BPK  perwakilan Bengkulu, Jumat(06/09/2019)

Pengganti Arif , Aryo Seto Bomantari   yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas BPK perwakilan DKI Jakarta, jabat Ketua BPK Perwakilan Bengkulu . Gubernur Rohidin  menyampaikan selamat datang kepada Aryo Seto Bomantari , dan selamat mejalankan tugas di tempat yang baru untuk  Arif Agus yang telah menjabat  mulai September 2018 di Bengkulu.

Anggota V BPK RI Isma Yatun menyampaikan,  proses mutasi dan rotasi merupakan proses alami dalam setiap organisasi. Ini sebagai bentuk penyegaran dan pendorong peningkatan kinerja pejabat terkait.  Proses itu  bukanlah seremonial dan tradisi belaka,  namun pada hakekatnya sangat penting  dalam menjaga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,  serta bersinergi bersama pemerintah daerah mengelola keuangan negara.

BPK  mengajak pemerintah daerah dan badan legislatif ,  untuk berupaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya, melalui perbaikan sistem pengendalian dan penetapan aturan-aturan,  supaya proses laporan pertanggungjawaban dana APBD lebih tertib dan akuntabel.

“Masyarakat semakin dewasa dan paham, bahwa uang yang digunakan Pemerintah merupakan uang yang diamanatkan pada pengelola pemerintahan. Sehingga keterbukaan penggunaan dana suatu keharusan. Saat ini, wujud akuntabilitas dan transparansi tercermin dalam opini BPK  atas penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah”, jelas  Isma. (mc)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.