Gubernur: Pemilik Sah PT BMQ Adalah Dinmar

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Bengkulu, SM-Dikabulkannya permohonan perdamaian oleh MA, kata Antono, maka hak dan kewajiban kedua belah pihak mengacu pada akta perdamaian tersebut yang pada pokoknya menegaskan bahwa Nurul Awaliyah (PT BSM) mengakui kepemilikan PT BMQ dikembalikan seperti akta pendirian yang tertuang di dalam poin 5 (lima) akta perdamaian halaman 13. Dengan komposisi perseroan sesuai dengan akta pendirian adalah PT Bengkulu Mega Quantum sebesar 90 persen.

Dengan demikian saham Dinmar (PT Asa Investment) sebagai pemilik saham PT Bengkulu Mega Quantum telah diakui oleh saudari Nurul Alawiyah (PT BSM) di dalam putusan MA.

Fakta itu, kata Antono, menegaskan bahwa kepemilikan saham PT. Bengkulu Mega Quantum atas saham PT Bara Mega Quantum adalah sah, sementara Nurul Alawiyah tidak memiliki saham dan kepengurusan di PT Bara Mega Quantum lagi.

Jauh lebih penting dari akta perdamaian tersebut, lanjut Antono adalah poin yang menyebutkan bahwa para pihak setuju dan bersedia untuk menghentikan perkara perdata di pengadilan yang masih berjalan dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung dengan menjadikan perjanjian tersebut dipersamakan sebagai putusan pengadilan. Sementara dalam poin yang lain dipertegas lagi bahwa para pihak mengakui saham-saham PT BMQ.

Amar putusan Mahkamah Agung lainnya adalah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu. Menurut Antono, pembatalan putusan Pengadilan Tinggi tidak berarti putusan yang dipakai adalah putusan Pengadilan Negeri (PN).

“Putusan yang dipakai adalah putusan Mahkamah Agung, bukan balik lagi mengacu pada putusan PN.Ini kan logika hukum sederhana. Sementara logika hukum PT BSM adalah putusan MA yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, putusan yang dipakai adalah putusan PN. Ini yang salah,” ujarnya. Bahwa MA telah memutuskan dalam amar putusannya mengadili sendiri menghukum Penggugat, Tergugat I dan Intervenient untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamian yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian yang disepakati bersama, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Pengganti Jimny Tanal, SH, MKN pada Tanggal 21 Juni 2013.

Bukan Bom Molotov

Sementara fitnah lainnya yang juga mulai terkuak kebenarannya adalah kejadian terbakarnya mobil yang dialami karyawan PT BSM yang sedang berperkara dengan PT BMQ. Kejadian itu seolah-olah dilakukan oleh pihak PT BMQ dengan menyebutkan dalam setiap berita bahwa mobil karyawan PT BSM di bom menggunakan bom Molotov.

Padahal hasil penyidikan Polda Bengkulu kebakaran mobil tersebut bukan diakibatkan oleh bom Molotov. Hal ini tentu saja sangat merugikan image PT BMQ, karena kejadiannya berlangsung saat PT BSM sedang berperkara dengan PT BMQ. Untuk itu, manajemen PT BMQ meminta aparat Polda Bengkulu segera mengungkap sekaligus menangkap pelaku pembakaran mobil milik karyawan PT BSM, Eka Nurdiyanti. Agar tidak tercipta opini negatif terhadap PT BMQ.

Meski sudah dijelaskan secara gamblang oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah soal keabsahan kepemilikan PT BMQ, namun PT BSM tetap ngotot dengan pendiriannya. Mereka mengadu ke ombudsman RI dengan menyampaikan fakta-fakta yang keliru.

Beberapa point yang disampaikan kepada ombudsman RI, salah kaprah. Seperti soal fitnah bahwa PT BMQ tidak memiliki KTT, pemalsuan dokumen, tidak memiliki CnC dan lainnya. Atas aduan tersebut, ombudsman RI secara serta merta merekomendasikan kepada Dinas ESDM Bengkulu untuk menghentikan kegiatan operasi tambang PT BMQ. Akibatnya, kini ratusan karyawan PT BMQ dirumahkan.

Legal Corporate dan kuasa hukum PT BMQ, Antono, SH, MH secara gamblang menyampaikan klarifikasi terhadap ombudsman RI No:B/116/LM.06-KS/0089.2019 tanggal 22 Maret 2019.

Bahwa dalam surat Ombusman tersebut menyatakan Ombusman RI telah menerima dan menindaklanjuti laporan / Pengaduan masyarakat an Sdri. Nurul Alwaliah dengan Nomor dengan nomor registrasi : 0089/LM/II/2019/JKT.

Laporan pada intinya mengenai keberatan atas penerbitan status Clear and Clear PT. Bara Mega Quantum oleh Kementrian Eneri dan Sumber Daya Minal berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Tegah Nomor 468 Tahun 2013 tentang Perubahan Peta dan Koordinat atas Keputusan Bupati Bengkulu Tegah Nomor 339 Tahun 2010 Tetang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum

Terhadap surat di atas, Antono menjelaskan bahwa PT. Bara Mega Quantum telah mengurus dan memiliki sertifikat clear and clean ( CnC ) dengan nomor : 707/Bb/03 atas rekomendasi Dinas ESDM Bengkulu Nomor 503.1/302/ESDM/21.540.5 tentang rekomendasi Penerbitan Sertifikat CnC IUP Produksi Batubara PT Bara Mega Quantum (KW.BT.010-024) di kabupaten Bengkulu Tengah.Surat CnC disampaikan kepada Bara Mega Quantum, alamat Jl.Ampera raya No. 59,Cilandak Jakarta Selatan.

Antono menambahkan, dalam laporannya di ombudsman, pihak PT BSM menuduh telah terjadi pemalsuan dokumen. Dimana permohonan penerbitan SK Bupati Bengkulu Tengah Nomor 468 Tahun 2013, atau dimohonkan sehari setelah SK tersebut diterbitkan.

Atas tuduhan itu, Antono menjelaskan bahwa dasar penerbitan SK 468 tahun 2013 adalah surat perintah gubernur nomor 540/433/ESDM/2017 tanggal 17 september 2017 untuk pengembalian luasan sesuai dengan ijin  Eksplorosi

Untuk surat permohonan kami PT. Bara Mega Quantum Nomor 60/BMQ/XII/2013 terbukti adalah tanggal 13 Desember 2013, bukan tanggal 18 Desember 2013, sebagaimana laporan Nurul Awaliyah.

Selanjutnya dalam point 9 surat Ombusman tersebut menyatakan,  pelapor memberikan informasi bahwa aktivitas pertambangan di lokasi IUP PT BMQ ( KW.BT.010-024) tanpa ada kepala teknik tambang  (KTT)

“Laporan yang menyebutkan bahwa PT. BMQ beroperasi tanpa adanya KTT, ini adalah bohong besar, karena PT.BMQ memiliki surat-surat pengesahan Kepala Teknik Tambang, yaitu Nomor 540.1/340/ESDM tanggal 4 november 2017, Nomor 540.1/568/ESDM tanggal 15 Agustus 2018 dan surat Nomor 540.1/782/ESDM tanggal 12 maret 2019”,  kata Antono.

Antono menyayangkan surat Ombusman ke ESDM Bengkulu, karena tanpa adanya teguran atau kesalahan dari pihak PT. Bara Mega Quantum. Akibat rekomendasi ombudsman tersebut, kegiatan penambangan di PT BMQ dihentikan sementara oleh Dinas ESDM Bengkulu.

Penghentian itu menimbulkan dampak yang luar biasa.  Antara lain, hilangnya mata pencaharian ratusan orang, kerugian PT BMQ.  Baik materil maupun inmateril. Kerugian kontrator dengan seluruh kariyawan dan investasinya, hilangnya mata pencaharian buruh buruh tenaga kerja hauling, yang telah mengkredit mobil. Termasuk hilangnya pendapatan negara dari royalty, pajak dan bukan pajak, yang selama ini kami patuhi terhadap itu semua

Antono sangat menyangkan, Si pelapor yang saat ini sedang menyandang status hukum tersangka di dua Polda ( Metro Jaya dan Bengkulu), telah memberikan laporan palsu atau bohong kepada ombudsman, yang telah mengakibatkan ratusan orang harus kehilangan mata pencarian.

Oleh karena itu, lanjut Antono, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi , maka kami memohon kepada ORI dan Kadis ESDM Provinsi Bengkulu, untuk segera mengijinkan kami PT. Bara Mega Quantum, untuk bisa beroperasi kembali. Sehingga tidak terjadi kerugian yang lebih besar dan mengapitkan gejolak sosial masyarakat di Provinsi Bengkulu. (rls)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.