Gubernur Rohidin Dilematis Menanti Putusan MK RI

Gubernur Bengkulu bersalaman dengan Hakim MK RI di Unib .

Bengkulu, SM – “Keputusan dari MK tersebut sangatlah ditungu-tunggu”, ujar Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang mengaku mengalami kondisi dilemastis, mengingat beberapa ASN sempat atau eks terpidana kasus korupsi,  harus dilakukan dan  sudah dipecat.

Hal itu tampak saat menghadiri pembukaan Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se- Indonesia XII Tahun 2019, Tingkat Regional Barat, di Gedung Rektorat Universitas Negeri Bengkulu,  (04/04).

Gubernur berharap,  dengan keluarnya keputusan dari Mahamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI)  atas gugatan para ASN yang kini dipecat, dengan mengajukan judical review, maka dapat memberikan kekuatan hukum bagi dirinya sebagai kepala daerah, untuk mengeluarkan Surat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) kepada para ASN yang telah terbukti melakukan korupsi.

Sebagai pemimpin sekaligus pembina ASN di Provinsi Bengkulu, Gubernur Rohidin berharap adanya keputusan segera dari MK RI tersebut.  Walaupun dirinya tersirat dilematis menghadapi persoalan ini, apalagi jika dipandang pada sudut kemanusiaannya.

“Sebagai pimpinan di daerah, pasti saya patuh, karena kita juga pro dengan pemberatasan korupsi. Namun pada sisi lain, banyak pihak yang juga memperdebatkan dalam konteks hukumnya”, katanya di depan Hakim Konstitusi RI, Wahiddudin Adam yang hadir dalam acara itu.

Dengan banyaknya pandangan dalam konteks hukum, atas Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, untuk meminta kepala daerah memberhentikan dengan tidak hormat para ASN yang telah terpidana kasus korupsi, dirinya berharap, agar MK RI segera mengeluarkan keputusannya.

Apalagi telah turunnya surat pemberitahuan yang kedua dari Menteri Dalam Negeri kepada para kepala daerah, untuk segera melakukan pemecatan kepada para ASN yang tersandung kasus korupsi, hingga batas tangal 31 April 2019 ini.

“Bagaimana kira-kira judical review yang sudah di sampaikan melalui KORPRI dan perwakilan ASN daerah kepada Mahkamah Konstitusi? Sungguh kami mengharapkan keputusan itu, agar kekuatan hukumnya dapat membuat kami nyaman untuk menandatangani keputusan”, harapnya.

Dalam Proeses

Hasil investigasi report suaramelayu.com  mendapatkan, para ASN penggugat sudah dilakukan pemecatan, dengan dikirim surat melalui kediamannya  masing-masing. Saat ini Asn yang dipecat tersebut menyebar dan bekerja pada sektor swasta di dalam dan diluar Provinsi Bengkulu. Pertanyaannya, apakah seandainya keputusan MK RI menolak SK tiga menteri dan menerima gugatan para eks terpidana ASN itu, maka mereka akan kembali lagi sertamerta menjadi ASN?

Salah satu anggota Hakim MK RI, Wahiddudin Adam mengatakan pihaknya kini telah memeriksa, mengadili dan akan memutuskannya permohonan gugatan para ASN tersebut.

Kini masih dalam proses pemeriksaan keterangan semua pihak.  Dalam waktu tiga hari sebelum keputusan itu, pihak MK akan memanggil semua pihak yang terkait. “Apabila akan diputus dan akan diucapkan keputusannya, paling tidak tiga hari sebelumnya pihak pemohon maupun pemerintah dan pihak terkait akan dipanggil”,  jelas Wahiddudin.(ck/mc)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.