Gubernur Rohidin Jelaskan Soal Uang Lambat Bayar

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tegaskan semua itu miskomunikasi.

Bengkulu, SM – Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah menjelaskan, ada  miskomunikasi antara puluhan  kontraktor, konsultan perencanaan dengan Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.   Dari 37 paket proyek fisik, dengan 116  perencanaan di Bidang Bina Marga akan dibayar dengan jaminan.

Gubernur Rohidin meminta semua pihak, coba mendalami betul persoalan yang terjadi. Biar  terang benderang, dan menginimalisir miskomunikasi. Apalagi image yang ada,  seolah-olah pemerintah tidak akan membayarkan hasil pekerjaan proyek pemerintah yang ada.

“Coba didalami betul persoalannya. Dinas PURP Provinsi  sudah menerima berkas para pihak rekanan tanggal 30 dan 31 Desember. Kontrak juga berakhir ditanggal itu. Jadi kapan waktu verifikasinya?  Itu salah satu kendalanya”, jelas Rohidin yang berkali-kali menegaskan, bahwa uang rekanan itu bukan bukan tidak diproses.

Dirinya justru berterima kasih kepada para kontraktor yang berpartisipasi membangun Provinsi Bengkulu yang berkemajuan,  yang penuh tanggungjawab, dalam  menyelesaikan pekerjaannya hingga 100 persen sampai tanggal 31 Desember 2018.

Biar semuanya jelas. Karena waktu,  maka penyelesaian administrasi proyek yang ditagih  sudah tidak ada waktu lagi.  “Saya pastikan semua akan dibayar lunas. Tentunya sesuai dengan mekanisme dan aturan  yang berlaku. Jangan ada pihak yang dirugikan”,  tegasnya.

Pemprov Bengkulu  akan memberikan penjelasan dengan jaminan. Karena kita ingin di Tahun 2019 ada percepatan  pelaksanaan pembangunan. Dukungan dari semua pihak perlu sinergisitas. Untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang berkemajuan. Provinsi Bengkulu harus terus bergerak maju,  dengan peran kita bersama.

Apa yang jadi masalah dan dugaan para kontraktor dan konsultan perencanaan, sudah ditemui Sesdaprov, para asissten. “Dinas PUPR dan BPKAD saya kumpulkan untuk mencari solusi ini yang terbaik bagi semua pihak”,  katanya.

Tak hanya itu saja, Gubernur Rohindin juga menegaskan, beberapa kegiatan lanjutan yang sudah putus kontrak, juga  harus diselesaikan di Tahun 2019 ini. Tentunya, melalui mekanisme APBD Perubahan Provinsi Bengkulu.

“Kita memberikan jaminan,  hutang Pemda Provinsi  dan APBD Provinsi kita percepat. Karena  ada beberapa kegiatan lanjutan yang putus kontrak,  juga harus diselesaikan di tahun ini, melalui mekanisme APBD Perubahan. Semuanya sudah kita hitung kebutuhan anggarannya, senilai Rp 42 Miliar.(ck)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.