Gugus Tugas Reforma Agraria Untuk Petani Provinsi Bengkulu

Sekber Reforma agraria saat audensi dengan Gubernur Rohidin. di ruang kerjanya.

Bengkulu, SM- Sekretariat Bersama (Sekber) Reforma Agraria Provinsi Bengkulu sangat baik dan responsif dalam penyelesaian konflik agraria.

Komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu era Gubernur DR H Rohidin Mersyah ini, termasuk dalam pendistribusi ulang lahan pertanian atas prakarsa atau dukungan pemerintah temasuk dalam kebijakan bidang kredit, pelatihan, penyuluhan, penyatuan tanah dan lainnya.

Hal ini terbukti salah satunya, dengan dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria oleh Pemprov Bengkulu pada 2018 lalu,  dan diteruskan dengan penguatan hingga 2019 ini.

Menurut Perwakilan Sekber Reforma Agraria Provinsi Bengkulu, Deftri, komitmen Gubernur Rohidin Mersyah beserta jajaran teknis sektor agraria, makin dikuatkan dengan respon langsung atas konflik kehutanan, pada proses pembangunan yang berpijak atas usulan dari masyarakat atau bukan dari pemerintah. Folowupnya melalui dinas teknis terkait. Seperti yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu.

“Jadi reforma agraria itu tidak akan berjalan tanpa penyelesaian konflik agraria, yang dibungkus dengan bahasa mengakui dan melindungi keberadaan, hak-hak masyarakat di Provinsi Bengkulu. Ini telah dilakukan dalam kebijakan gubernur saat ini”, jelas Deftri usai beraudiensi diruang kerja dengan Gubernur Rohidin Mersyah, Kamis (26/09/2019).

Reforma agraria ini juga sangat membantu bagi para petani kecil. Ini dikatakan Ketua Serikat Tani Provinsi Bengkulu, Hari Patono. Paling tidak, Para petani mempunyai bukti kepemilikan lahan, sehingga mereka tidak terusir dari wilayahnya sendiri. Termasuk menghindarkan para petani dari konflik.

Sementara Gubernur Rohidin mengatakan, apa yang diharapkan masyarakat petani yang diwakilkan Sekber Reforma Agraria Provinsi Bengkulu ini, kedepan akan terus ditindaklanjuti, dengan mementingkan azas manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Rafflesia ini.

“Ada dua hal yang menjadi titik fokus Pemprov Bengkulu, terkait reforma agraria ini. Pertama optimalisasi kinerja penyelesaian konflik agraria. Kedua terkait sinergi dengan pemerintah kabupaten, sehingga tidak ada tumpang tindih kepentingan”, ungkap gubernur. (ck/mc)

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.