HUT RI 17 Agustus 2019 Dalam Kilas Bengkulu

Perjalanan Panjang Bengkulu, Bencoolen, Benkoelen dan kembali lagi ke Bengkulu,  menyisakan lamunan mendalam  bagi anak negeri.  Dalam catatan sejarah sejarah disebutkan Bengkulu pernah berada di bawah kekuasaan  Inggris (1685-1824) .  sevara administratif,  kekuasaan baru diserahkan 1827, mengingat ada terjadi kendala pengirimian berkas dari Pulau Jawa. Belanda (1824-1945) dan Jepang (1942-1945).

Sebelumnya,  Bengkulu secara administrasi berbentuk keresidenan,  sejak Tahun 1878. Terdiri dari daerah-daerah yang ada di Bengkulu, termasuk  daerah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang. Setelah masa pendudukan Jepang Tahun 1942, daerah Krui, Tanjung Sakti dan Muara Sindang masuk ke dalam susunan Keresidenan Palembang dan Lampung.

Pasca kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seluruh daerah-daerah di Indonesia menanti keputusan dari Pemerintah Jakarta,  untuk menyesuaikan diri dengan Negara Republik Indonesia yang baru merdeka.  Rasa nasionalisme dan teriakan Indonesia merdeka ini  sempat  bergaung dari Padang Gereja yang kini oleh anak negeri disebut Lapangan Merdeka, persis di depan  Gubernur Jendral Raffles, yang kini menjadi Gedung Daerah Provinsi Bengkulu.

Dikanto Pos inilah Merah Putih Berkibar Tahun 1945.

Dengan Keputusan Presiden tanggal 20 September 1945,  maka Sumatera dijadikan sebuah Provinsi. Gubernur pertama yang diangkat menjadi wakil pemerintah pusat dan berkuasa penuh untuk mengurus segala sesuatu di Sumatera, Mr Teuku Mohammad Hassan. Dengan demikian, satu per satu daerah diberi tanggungjawab dan secara resmi pemerintah di bawah kekuasaan Republik Indonesia mulai berjalan.

Pada tanggal 3 Oktober 1945, Gubernur Sumatera mengangkat Residen Se-Sumatera, termasuk pula keresidenan Bengkulu,  dengan residennya Ir  Indracaya. Selanjutnya pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) Keresidenan. Meskipun sejak Tahun 1878 secara administrasi memang keresidenan. Namun  secara resmi Keresidenan Bengkulu dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1945.

sumber net

Pemerintahan Meliter

Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Keresidenan Bengkulu terlibat penuh secara aktif dalam gerakan melawan dan mengusir penjajah, mulai dari gerakan merebut senjata dari tentara Jepang di Kepahiang, Curup dan Manna, sampai pada perang melawan tentara Belanda yang berusaha untuk mencengkramkan kembali kekuasaannya di Indonesia.

Dalam keadaan perang menghadapi Belanda itulah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1948,  yang menyatakan Provinsi Sumatera dipecah menjadi tiga provinsi. Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan. Pada tiap provinsi dijadikan Pemerintahan Militer. Keresidenan Bengkulu menjadi bagian dari Pemerintahan Militer Provinsi Sumatera Selatan (1945-1968).

Daerah Bengkulu pada masa revolusi, dijadikan pusat komando perjuangan daerah Sumatera Selatan. Dalam strategi perang mempertahankan kemerdekaan, rakyat Bengkulu menjalankan taktik perang gerilya, dengan sistim bumi hangus. Banyak bangunan-bangunan peninggalan Pemerintah Belanda seperti gedung-gedung, jembatan-jembatan dihancurkan dalam rangka untuk memutuskan hubungan dalam gerak para penjajah yang ingin kembali berkuasa.

Sebagai akibat dari taktik bumi hangus itulah,  mengakibatkan daerah Bengkulu menjadi terisolasi. Baik antar daerah Bengkulu sendiri maupun terhadap daerah luar. Usai perang revolusi berakhir (1950-1968),  merupakan periode dimana Bengkulu menjadi daerah yang terisolasi dan terbengkalai.

Keadaan Bengkulu yang hancur akibat perang tidak segera dibangun kembali. Bengkulu menjadi daerah yang jauh dari sentuhan pembangunan selama periode yang cukup lama.  Wajar banyak orang di era 80-an, banyak yang tidak kenal atau tahu  dimana itu Bengkulu.  Keadaan terisolir dan terbengkalai yang cukup lama ini mengakibatkan daerah Bengkulu jauh ketinggalan hampir dalam segala bidang,  dibandingkan dengan daerah lain.

Daerah Otonom

Kondisi daerah Bengkulu yang terisolasi mengakibatkan pembangunan keresidenan Bengkulu sangat terbelakang,  dibandingkan daerah-daerah lainnya. Upaya pembangunan untuk merehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah hancur tidak terealisasi, begitu pula pelaksanaan pembangunan untuk proyek-proyek baru sama sekali tidak ada. Ketertinggalan pembangunan di segala bidang akibat keadaan yang terisolasi inilah, menjadi salah satu alasan Bengkulu ingin memperjuangkan diri menjadi daerah tingkat I yang otonom hingga sekarang.

Di samping itu latar belakang adanya rencana pemerintah pusat untuk menghapuskan sistem keresidenan,  termasuk keresidenan Bengkulu menjadi bahan pertimbangan daerah Bengkulu menjadi provinsi. Dengan sistem keresidenan dihapuskan, secara psikologis menyebabkan kekhawatiran bagi rakyat Bengkulu, bahwa daerah Bengkulu sebagai kesatuan akan ikut lenyap dan hanya menjadi sebuah nama dari kota kecil saja.

Semangat Patriotisme dari Provinsi Bengkulu.

Padahal bagi rakyat Bengkulu selama perjuangan perang kemerdekaan dan masa revolusi fisik, telah memberikan andil besar dengan pengorbanan materil maupun jiwa raga mereka.  Perang kemerdekaan telah menyebabkan hubungan lalu lintas antara pusat keresidenan (Bengkulu Kota) dan kabupaten Bengkulu Selatan putus sama sekali. Termasuk  hubungan lalu lintas antara pusat keresidenan dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Beberapa pusat-pusat pertanian seperti Kemumu, Aur Gading di Bengkulu Utara, pusat-pusat perkebunan di Bukit Kaba dan Bukit Daun dan tambang-tambang emas di Lebong Tandai dan Lebong Simpang juga hancur. Sejak Sumatera Selatan menjadi Daerah Tingkat I, terdiri dari keresidenan-keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung dan berpusat di Kota Palembang, dalam pelaksanaannya sebagai pusat pemerintahan, belum dapat menaungi beberapa keresidenan yang ada dibawahnya.

Ini karena Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai satu unit pemerintahan, terlalu besar untuk mengurus dirinya sendiri dengan beberapa keresidenan. Alasan itu kian  memperkuat keinginan daerah keresidenan Bengkulu, untuk memperjuangkan diri menjadi provinsi.  Kebutuhan pembangunan daerah yang belum dapat terlaksana sesuai harapan dalam waktu singkat,  menyebabkan tidak ada solusi lain bagi daerah Bengkulu,  untuk menyelesaikan persoalannya. Selain dengan mengalihkan pusat kekuasaan politik di Bengkulu sendiri.

Dengan Bengkulu secara otonomi menjadi Daerah Tingkat I,  diharapkan agar jarak antara Jakarta dan Bengkulu dapat dipersingkat. Tidak lagi melalui Palembang. Keputusan Bengkulu untuk menjadi daerah tingkat I,  tidak hanya alasan pembangunan yang terbengkalai saja. Namun bahan pertimbangan juga berdasarkan pada penyelidikan mengenai luas daerah, jumlah penduduk, produksi bahan makanan, hasil pertanian/perikanan serta kemungkinan bagi industri dan pertambangan sehingga Keresidenan Bengkulu sanggup menjadi provinsi. (Dari berbagai Sumber)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.