Indeks Literasi Keuangan Masyarakat Bengkulu Rendah

Kondisi Rawan Kesenjangan

Gubernur Bengkulu saat memberikan pemaparan pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bengkulu Semester I Tahun 2021, di Ruang Rapat OJK Bengkulu, Selasa (27/04).

Bengkulu, SM- Gubernur Bengkulu DR Rohidin Mersyah tegaskan perlunya peningkatan literasi keuangan masyarakat Provinsi Bengkulu. Ini upaya menghilangkan kesenjangan.

Kesenjangan akses terhadap lembaga keuangan, antara masyarakat desa dan kota. Kesenjangan akses dan aspek kontrol terhadap industri jasa keuangan, antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan yang terjadi antara generasi old dengan generasi milenial, yang  harus menjadi perhatian TPAKD Provinsi Bengkulu dan pihak terkait.

Ini dipaparkan gubernur usai membuka sekaligus memberikan pengarahan pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bengkulu Semester I Tahun 2021, di Ruang Rapat OJK Bengkulu, Selasa (27/04).

Gubernur Rohidin menjelaskan, indeks literasi keuangan masyarakat Provinsi Bengkulu terbilang masih sangat rendah. Semua ini diketahui berdampak pada akses dan pengelolaan keuangan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga tidak memiliki perencanaan dan tujuan keuangan yang baik, penempatan instrumen investasi yang tidak tepat serta rentan terjebak oleh praktik investasi bodong.

Melihat persoalan itu TPAKD Provinsi Bengkulu bersama OPD teknis di instruksikan agar  pihak lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya, untuk melaksanakan upaya peningkatan literasi dan akses keuangan masyarakat.

Terhadap tiga program unggulan TPAKD Provinsi Bengkulu, Gubernur Rohidin perintahkan untuk harus betul-betul diaplikasikan ke tengah masyarakat, dengan menunjuk langsung eksekutornya. Selain itu, terlaksana dengan baik akses keuangan bagi perangkat desa, pembukaan rekening bank melalui Dinas PMD Provinsi Bengkulu.

“Jadi simpul-simpul seperti ini, di samping akan meningkatkan indeks literasi keuangan, akses keuangan akan semakin besar, juga akan berujung pada tertib administrasi pemerintah, sehingga juga bermuara pada akuntabilitas dan tercapainya good governance”.

Melaksanakan optimalisasi satu pelajar/ mahasiswa satu rekening bagi yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program bidik misi.

Tentu target pemerintah  bisa dieksekusi di lapangan, sehingga masyarakat betul-betul bisa menggunakan akses jasa keuangan ini secara benar dan meninjau angka literasi yang ada.  Termasuk dengan rekening pelajar yang kalau bisa dikenalkan mulai dari tingkat PAUD, terutama sektor jasa keuangan dan asuransi sampai ke perguruan tinggi.

Untuk tiga program TPAKD Provinsi Bengkulu Tahun 2021, tentang percepatan akses pengurus masjid supaya memiliki rekening di bank, sehingga pembayaran honor imam, bilal dan khatib bisa terkoneksi dan terintegrasi secara baik. Termasuk percepatan asuransi tani nelayan dan ternak serta percepatan perluasan akses keuangan lainnya. Sehingga akses keuangan meningkat lebih dari 75 persen dan masyarakat terbebas dari praktek rentenir.

“Maksud saya, bagaimana posisi pengguna jasa keuangan leasing ini, juga hak-haknya harus dilindungi. Kita perlu sosialisasi bersama, sehingga masyarakat betul-betul aman menggunakan jasa keuangan leasing ini”, jelasnya.

Kepala OJK Provinsi Bengkulu Toto Adji Siswantoro dalam paparannya menjelaskan, data OJK Bengkulu menyebutkan Indeks Literasi Keuangan (ILK) Provinsi Bengkulu berada pada angka 34,12 persen. Sementara ILK secara nasional pada angka 38,04 persen. Adapun untuk Indeks Inklusi Keuangan (IIK) Provinsi Bengkulu pada angka 85,56 persen dan IIK Nasional yaitu pada angka 76,10 persen.

“Kami dari OJK Bengkulu siap memantau pelaksanaan tiga program TPAKD Provinsi Bengkulu. Jadi sampai dengan akhir 2021 ini, semoga meningkat dari sisi literasi maupun inklusinya”.(sp/rls)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.