Instruksi Gubernur Bengkulu Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa

Gubernur bersama perangkat desa Se-Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, SM – Instruksi Gubernur Nomor  412/824/DDND 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Provinsi Bengkulu, merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Dimana semua perangkat desa akan memiliki gaji tetap,  yang sama di setiap kabupaten di Provinsi Bengkulu. Besaran gaji pokok yang disesuaikan sesuai dengan Instruksi Gubernur Bengkulu. Ini  sebagai wujud keadilan, juga akan memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat desa.

Keluarnya Instruksi  Gubernur Bengkulu, DR H Rohidin Mersyah ini tentunya  untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat desa.

Ketua PPDI Provinsi Bengkulu, Ibnu Majah memberikan apresiasi dengan dikeluarkannya Instruksi tersebut, Ini akan memberikan dampak baik bagi semua masyarakat, khususnya perangkat desa. “Yang pastinya kami sangat mendukung. Paling tidak kami sangat berterimakasih banyak kepada bapak gubernur”.

Ibnu berharap, dengan instruksi itu,  dapat langsung di realisasikan oleh bupati setempat, Dapat benar-benar terlaksana di kabupaten. Bupati dan Ketua DPRD harus mendukung instruksi tersebut”, katanya.

Sebelumnya disampaikan Gubernur Rohidin saat Pengukuhan Pengurus Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Tingkat kabupaten dan kecamatan Se-Kabupaten Seluma di Balai Adat Kab. Seluma, Sabtu (26/10).

Gubernur Rohidin menginginkan adanya keadilan bagi masyarakat, khususnya perangkat desa, “Penghasilan tetap inikan sudah diatur nilai minimumnya, agar ini disepakati di seluruh kabupaten di Bengkulu. Karena ketika ada perbedaan antar kabupaten itukan membuat ketidak adilan” sampai gubernur.

Terkait fenomena pemecatan sepihak perangkat desa, gubernur meminta, agar semua perangkat desa dapat dilindungi. Pengangkatan maupun pemberhentiannya, harus sesuai dengan mekanisme serta hasil pemeriksaan. Apakah memang perangkat desa tersebut layak untuk di berhentikan.

“Jangan sampai hanya karena proses politik, tingkat desa ada pemberhentian sepihak. Perangkat desa itu boleh diberhentikan, tetapi harus didahului oleh pemeriksaan dari lembaga yang berwenang” tegasnya. (mc)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.