Kapolri Pastikan Pendampingan Edukasi Dana Desa

Audiensi dengan Mendes PDTT

Mendes PDTT dan Kapolri berpose bersama audensi .

Jakarta, SM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021).

Saat pertemuan itu, Kapolri memastikan seluruh personel kepolisian bakal melakukan pendampingan dan edukasi kepada Kepala Desa (Kades), terkait dengan penggunaan dana desa.

“Ada edukasi oleh Polri kepada para Kades, berkaitan dengan kegunaan dana desa. Kalau ada penyimpangan ada sanksinya”, kata Kapori.

Pendampingan dan edukasi terkait penggunaan dana desa itu dilakukan oleh kepolisian, guna memastikan implementasi anggaran dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat desa.

“Kami akan memberikan pendampingan supaya masyarakat punya usaha yang benar dan masyarakat terlindungi. Perlu sosialisasi kepada para Kades melalui Vccon. Silahkan dimanfaatkan dan kami akan mendampingi” jelas Kapolri.

Selain penggunaannya sesuai dengan tujuan, Kapolri Sigit bilang, adanya pendampingan itu untuk meminimalisir adanya potensi penyalahgunaan dana. Seluruh pihak terkait juga bisa memanfaatkan aplikasi Binmas Online System (BOS) dalam mengawal penggunaan dana desa.

Aplikasi itu merupakan pemantapan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri. “Potensi yang perlu dijaga jangan sampai ada kerugian negara. Silahkan memanfaatkan aplikasi BOS Bhabinkamtibmas”.

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan apresiasinya kepada TNI dan Polri, yang selama ini sudah terlibat aktif, membantu pihaknya dalam menjalankan program pemerintah kepada masyarakat.

“Terima kasih atas dukungan dalam pengawasan dan pendampingan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Penyaluran BLT jadi percaya diri dan tidak khawatir dengan adanya pendampingan oleh Polri dan TNI”, kata Abdul Halim.

Mendes PDTT juga meminta dukungan pendampingan dan pengawasan Dana Desa Tahun 2022 di 74.841 desa. Tak hanya itu, ada desa yang memiliki potensi wisata juga memerlukan pendampingan dan pengawasan oleh Polri.

“Mohon dukungan pendampingan dan pengawasan Tahun 2022, dana desa untuk penggunaan dana desa. Ada desa wisata yang perlu dikoordinasikan dengan Polri”, katanya. (rls)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.