Kasus Rohidin Gubernur Bengkulu di Mabes Polri, lanjut

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat memegang bendera start.

Bengkulu, SM  – Pengaduan Presiden Lentera Kedaulatan Rakyat (LEKRA), Deno Marlandone ke Bareskrim Mabes Polri, atas Rohidin Mersya, Gubernur Bengkulu  terus berlanjut, dan mulai dilakukan pemeriksaan saksi.

Deno sebelumnya mengadukan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang ,  terkait upah pungut pajak dan retribusi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu.  Kini Deno Marlandone telah dipanggilan untuyk dimintakan keterangan.

“Panggilan sudah saya terima. Kita segera datang ke Bareskrim Mabes Polri, untuk memberikan keterangan dan bukti tambahan. Kita juga telah mendapat telaah dari orang yang kami anggap ahli dibidang Tata Negara. Hasil telaah akan kita serahkan kepada penyidik,  untuk ditindak lanjuti”,  jelas Deno, Kamis (17/1/2019) lalu.

Deno optimis, kasus yang dia adukan  akan menemui titik terang,  setelah melalui serangkaian penyelidikan oleh Penyidik Bareskrim.

Menyinggung soal bantahan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu,  bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SK Nomor P.343.BPKD Tahun 2017 dan SWK Nomor A.271.BPKD Tahun 2018, Deno menganggap itu hak dari  Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk membela diri. Tapi dirinya berangapan,  penerbitan SK tersebut diduga berakibat kerugian negara.

“Dulu saat kasus Honor Dewan Pembina RSUD M Yunus juga sama. Bahkan beberapa pakar mengatakan tidak ada unsur pidana, melainkan hanya soal TUN saja. Namun kenyataannya,  manta Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah masuk bui”, jelas Deno yang berangapan pembelaan dari pihak yang dilaporkannya   itu hal yang wajar. Namun proses hukum akan menguji kebenarannya.

“Silahkan saja mereka membela diri. Namun akan lebih baik jika menyiapkan diri untuk diperiksa. Sebab kewenangan salah benar itu pengadilan yang menentukan”,  tegas  Deno yang menyambangi Mabes Polri pada Jumat 4 Januari 2019 lalu.(Rls)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.