Koordinasi BMA Kota dan Kabupaten Soal Perda Adat

Ketua BMA Provinsi Bengkulu Periode 2018 – 2023, S. Effendi

Bengkulu, SM – Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu,  Periode 2018 – 2023  S. Effendi  mengatakan, usai  pelatikan ini, langkah awal yang akan dilakukan BMA provinsi, melakukan koordinasi dengan BMA kabupaten dan kota,  soal  payung hukum Perda Adat.

Jika ini tidak dilakukan, maka payung hukumnya akan terbatas – batas atau terbata – bata. Lima kabupaten  yang memiliki payung hukum Perda Adat yakni Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Lebong dan Kaur.

“Ada lima kabupaten yang belum memiliki Perda Adat sebagai payung hukumnya. Ini akan kami prioritaskan dalam tahun 2018, bertemu dengan pemangku kebijakan”, kata  Effendi dihadapan Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, Anggota DPD RI Mohammad Saleh dan Riri Damayanti,  serta  Ketua BMA Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu. (MC Humas)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.