Malu Kita! Soal SD 62 Aktifis Ikut Andil

Ilustrasi. net

“Orang Gilo Pacak di Ubek, Idak Tau Malu Abis Akal” (Pepatah Melayu Bengkulu)

Bengkulu, SM – Masalah terabaikannya murid Sekolah Dasar No 62 Kota Bengkulu, akibatkan kepedulian aktivis Bengkulu, yang notabene secara  struktural kepemerintahan kota tidak kait mengkait.

Tentunya ini usai demonstrasi yang dilakukan oleh para wali murid dan masyarakat, yang menuntut ketegasan dan kepedulian Pemerintah Kota Bengkulu, Helmi Hasan aan nasib para wajib belajar, yang seyognyanya tanggung oleh negara.

Terakhir, Kamis 29 Agustus 2019 lalu  Penguru Cabang  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  Kota Bengkulu bersama wali murid  SD Negeri 62  gelar aksi unjuk rasa didapan Kantor Walikota Bengkulu, Bentiring. Masih dalam konteks berharap pertanggungjawaban  dan kepedulian pemerintah terhadap para anak  tanggungan negara itu.

Demo dipimpin langsung Ketua Bidang Hikmah PC IMM Kota Bengkulu,  sekaligus koordinator lapangan,  Kelvin Aldo. “Kami hadir disini melakukan aksi bersama dengan wali murid, adalah bentuk kepedulian kami Kader IMM Kota Bengkulu terhadap dunia pendidikan. Disaat terjadi terjadi bencana alam, krisis politik, bahkan perang sekalipun pendidikan harus tetap berjalan” jelasnya, sembari sesalkan dengan apa yang terjadi, terlantar diantara gedung kota yang terhampar.

Puluhan  wali murid SD 62  saat demo hanya ingin kepastian anak mereka sekolah dan tidak ada gangguan dalam proses belajar.

Aksi para  pendemo itu, langsung ditanggapi  Pemerintah Koa Bengkulu  melalui  Kadis  kominfosan Bengkulu,  Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosan) Kota Bengkulu,  Medy Pebriansyah. Soal  Pemkot  agar mengganti rugi biaya pindah sekolah siswa SDN 62 ke sekolah lain,  sebenarnya sudah dijelaskan kepada orangtua siswa,  pada saat pertemuan beberapa waktu lalu di Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.

“Pemkot melalui Diknas Pendidikan justru memfasilitasi siswa-siswi SDN 62 yang menginginkan pindah sekolah secara gratis. Ini sudah jelas, gratis”,  ungkap  Medy.

Pindahkan

Langkah yang telah diambil Pemkot beberapa waktu lalu,  dengan memindahkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) ke SDN 51 dan SDN 59 adalah solusi terbaik. Pemkot menyediakan Bus Pelajar untuk proses mobilisasi antar jemput siswa SDN 62 yang belajar di SDN 51 dan SDN 59.

“Bus pelajar oleh pihak Diknas Kota  sementara dihentikan, karena memang sebagian orangtua siswa lebih memilih mengantarkan anaknya langsung dari rumah, karena dirasa lebih praktis dibanding harus berangkat bersamaan”, ujar Medy.

Kini kisruh soal derita para murid SD 62 Kota Bengkulu  mulai mereda, usai para aktifis mahasiswa dari dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) , Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia  (PMII)  dan  Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) bersatu visi untuk bertanggungjawab  secara moral unguk menyelamatkan dunia pendidikan.

“Sebelumnya kawan-kawan IMM sudah melakukan demontrasi. Begitu juga  GMKI , melakukan advokasi. hingga hari ini sampai pada titik hearing dengan DPRD. Mudah-mudahan sudah ada kesepakatan diantara keduabelah pihak. Ahli waris dan Pemkot sudah melakukan pertemuan tertutup, tunggu saja” kata Joshua, Senin, (02/09/2019) dari GMKI.

Para mahasiswa itu hanya berharap dan menginginkan, kisruh antara Pemkot dengan ahli waris tidak mengorbankan murid SD N 62 Kota Bengkulu. Ini juga dikkatakan

Ini juga ditegaskan  Sekretaris IMM Bengkulu,       Kasrul Pardede  kalau soal SD 62  sudah mulai mencapai titik temu di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dan pihak ahli waris hadir  untuk mencari solusi. Pertanyaan, bukankah petemuan antara  keduabelah pihak yang bersengketa  pernah terjadi?

Kuasa Hukum ahli waris,  Jecky Haryanto mengatakan, sudah jelas di awal, kalau mau lahan itu bayar ganti rugi. Hal itu sudah disetujui ahli waris untuk dicicil Rp1 Miliar. Begitu juga pemerintah kota sembari menunggu penilaian dari tim aprasial. “Setelah 1 Miliar Rupiah, artinya akan ada pembayaran selanjutnya”, ujar  Jecky, Senin (02/09/2019)

Selama ini katanya, pihak pemerintah Kota Bengkulu tidak menegaskan waktu cicilan sampai  batas waktu tertentu. “Harapan kita pencicilan itu sudah selesai di 2019, dengan APBD awal dan APBDP sehingga persoalan ini tuntas dan sertifikat langsung kita kasih”, jelas  Jecky (ck/berbagai sumber)

 

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.