Mengenang Ideologi Soekarno Muda (1 dari 2 tulisan)

Penulis: Teguh Santosa/ Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK)/Ketum JMSI Pusat

foto Enri Cartier-Bresson / FB Wawa Inggry Neischa

Sebentar lagi rakyat Indonesia akan mengenang Hari Pancasila, 1 Juni, yang tentu saja akan mengenang pencetusnya yakni Bung Karno (BK). Pada saat bersamaan situasi politik kaum Soekarnois terbelah memanas, karena terkesan rivalitas pewaris ideologi Marhaenisme menuai kecemasan publik, antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.

Klaim Marhaenisme ini baru-baru ini disematkan Dhaniel Dhakidae, ahli politik, pada PDIP sebagai pewaris sah Marhaenisme sampai saat ini. Apakah ideologi Marhaenisme itu?

Apakah Puan Maharani versus Ganjar melakukan rivalitas, karena pertarungan tafsir baru ideologi Marhaenisme? Apakah pengikut Puan dan Ganjar terbelah secara ideologis seperti pengikut Stalinism versus Trotskyism dulu di Rusia? Atau keterbelahan pengikut Tan Malaka versus BK diawal Revolusi Kemerdekaan kita?

Meninjau pikiran BK untuk melihat ideologi Bung Karno sangat penting kita lakukan. Karena bagaimanapun, selain kontribusi pikiran ideologi Bung Karno (BK) sangat besar bagi kemerdekaan dan perjalanan bangsa, suksesi ideologis via PDIP ke depan juga sangat penting diketahui rakyat. Pikiran-pikiran Bung Karno berkembang dalam dua tahapan, yakni BK Muda dan BK Tua.

BK muda adalah fase sebelum dia menjadi presiden. Sedangkan BK tua setelah dia menjadi presiden. Pembagian seperti ini untuk menyederhanakan saja, bahwa pikiran BK muda lebih sebagai pergolakan pemikiran, original dan unique. Sedangkan BK tua sudah bercampur dengan pragmatisme kekuasaan, seperti akomodasi politik dan lainnya.

Pada masa Sukarno muda, tiga fase penting mengantarkan dirinya sebagai pemikir ideologis. Pertama adalah interaksinya dengan Tjokroaminoto. Kedua adalah pemenjaraan di Sukamiskin serta ketiga adalah di masa pembuangan di Ende dan Bengkulu. Kita akan melihat fase-fase ini, setidaknya sebagai sebuah refleksi ketika pikiran-pikiran Si Bung masih murni, masih perawan.

Dalam fase ini ada tiga naskah besar yang cukup untuk mewakilinya, yakni pertama esai BK Tahun 1926 “Nasionalisme, Marxisme dan Islamisme”. Kedua pledoi BK di Pengadilan Bandung Tahun 1930, “Indonesia Menggugat” dan  ketiga, esai BK tentang “Islam Sontoloyo”. Cukup artinya untuk melihat utuh pemikiran BK ketika muda tersebut. Marilah kita lihat ideologi BK.

Nasionalisme       

Persentuhan politik BK di awal kehidupan remajanya menghasilkan pluralisme keyakinan politiknya. Pluralisme bukan pluralistik. Arfandi Cenne dalam Pemikiran Politik Soekarno Tentang Nasakom (2016) mengatakan itu sebagai eklektik, tapi saya lebih memilih pluralisme.

Pluralisme artinya Sukarno benar-benar percaya bahwa ada tiga “isme” yang mampu bersatu membebaskan Indonesia, yakni Islamisme, Marxisme, dan Nasionalisme. Islamisme tentu merupakan isme awal interaksi BK dengan Tjokroaminoto, guru politik pertama dan mertuanya diusia belia. Tjokro mengajar Islam sebagai alat pembebasan atas penderitaan rakyat dan perjuangan pembebasan itu bersifat internasional.

Bersamaan dengan Islamisme, BK berinteraksi dengan senior-senior anak kos di kediaman Tjokroaminoto, di Surabaya, yang tumbuh kemudian dalam isme lain, yakni Sosialisme. Tokoh-tokoh utama Sosialisme adalah Muso, Sneevliet, Alimin, Tan Malaka dan Samaun, yang gigih menggerakkan massa buruh pelabuhan, kereta api dan perkebunan saat itu, sebagai aktifis Sarekat Islam (SI).

Dalam tubuh SI saat itu ada tokoh-tokoh yang hanya memanfaatkan SI sebagai “kuda Troya” untuk memasarkan Sosialisme yang dibawa Henk Sneevliet sebagai ideologi penggerak, namun ada juga yang meyakini Sosialisme itu sama dengan Islamisme, seperti Haji Misbach di SI Solo. Di sisi lainnya, Tan Malaka yang komunis,  meminta sinergitas politik Islam dan Komunisme terjadi.

Soekarno ketika mahasiswa di Bandung berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang juga beragam. Selain tokoh-tokoh Islam, seperti A. Hassan, Persis, bertemu juga tokoh2 nasionalis, seperti pendiri Indische Partij, Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Tentang nasionalisme. Ini juga mungkin karena bersentuhan dengan organisasi Budi Utomo, Jong Java dan situasi dunia paska perang dunia pertama.

Untuk yang terakhir ini, kekalahan Dinasti Ustmaniyah Ottoman, telah membuat negara-negara Islam di Arab dan Asia terbagi dalam satuan negara berbasis nasional maupun tanah air. Istilah cinta tanah air menjadi gerakan di mana-mana melawan penjajah.

Nasionalisme bagi Bung Karno sesungguhnya kurang memiliki batas yang jelas. Di satu sisi Bung Karno merujuk pada Ernest Renan bahwa Nasionalisme terjadi karena kesamaan sejarah dan kesamaan cita-cita. Dalam terminologi Ben Anderson atau Ernest Gellner, merujuk pada teori modernitas, kebangsaan itu hanyalah produk modernisasi atau industrialisasi. Namun, ketika Sukarno menulis “Naar Het Bruine Front” di tahun 1927, Sukarno merujuk pada pembedaan warna kulit, kulit putih (asing) versus kulit cokelat (pribumi).

Hal ini merujuk pada teori biologi atau sosio-biologi. Hitler dulu menggunakan teori biologi ras, yang menerangkan usul Bangsa Jerman sebagai ras Aria,  untuk membangun nasionalisme Jerman. Namun, menurut BK nasionalisme Hitler adalah fasis dan Jingoisme, yang dia tidak sepakat.

Nasionalisme digunakan BK untuk mengikat kelompok ideologis lainnya, dalam persatuan perjuangan. Namun, dalam versi lain berimpit sebagai Marhaenisme.

Marhaenisme

Marhaenisme adalah nasionalisme versi Bung Karno. Dalam sebuah versi, Marhaenisme ini menjelaskan tentang konsep “self-reliance” (kemandirian), tentang sosok yang mengkonsumsi apa yang diproduksinya. Namun, versi lain, seperti dalam “Indonesia Menggugat” Marhaenisme juga merujuk pada buruh perkebunan gula yang tertindas. Kadangkala BK menggunakan istilah Kromo dan Marhaen sebagai substitusi, kadang keduanya eksis.

Marhaenisme dalam komparasi perjuangan kaum Buruh di Eropa, dalam pisau bedah Sosialisme ataupun Marxisme tidak berimpit namun BK memaksakan agar bisa diterima sebagai sebuah tesis. Memang kala itu Sosialisme di luar eropa, seperti di Rusia, apalagi di negara-negara jajahan, yang agraris, kesulitan merekonstruksi dialektika sejarah materialisme berbasis  petani kecil (bukan buruh) versus kapitalis.

Dalam “Indonesia Menggugat”, dengan sekitar 70 pemikir Barat sebagai referensi, yang digunakan BK menjawab pertanyaan mengapa dia berjuang dan untuk siapa dia berjuang, BK menunjukkan vis a vis rakyat tertindas melawan kapitalisme dan imperialisme tidak menggunakan pisau analisa Marhaenisme.

Mayoritas  pisau analisa yang digunakan adalah sosialisme dan Marxisme. Namun, ketika menjelaskan kaum Marhaen harus bergerak melawan penjajah secara radikal dan revolusioner, BK secara “self-proclaimed” coba mensejajarkan atau mengkomparasi perjuangan kaum buruh di Belanda dengan kaum Marhaen  di Indonesia saat itu.

Misalnya, ketika BK menjelaskan soal upah, BK menunjukkan struktur Kapitalisme dan Imperialisme yang meletakkan buruh hanya sebagai penyedia tenaga kerja murah dan sebagai pasar/penyerap kelebihan pasar produk-produk Belanda.

Dalam struktur Kapitalistik, investasi/modal dan infrastruktur tidak dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan hanya berfungsi untuk mempercepat eksploitasi sumber daya alam saja.

Sukarno memperlihatkan 70 persen hasil kekayaan penjajahan di bawa ke Belanda. Sebaliknya, upah buruh pabrik gula per hari saat itu 0,45 gulden untuk lelaki, 0,35 gulden perempuan dan harga beras 0,07 gulden per kg, artinya upah buruh setara dengan 6 kg beras.

Kejahatan imperialisme (tua dan modern) itu, selain soal akumulasi kapital, penindasan buruh dan pencarian pasar bagi “over supply” produk-produk di Belanda maupun negara barat, juga menghancurkan budaya rakyat. BK mengatakan Imperialisme memporak-porandakan seluruh sistem sosial. Dan kemudian dijustifikasi oleh ahli-ahli sosial barat, maupun kaum agamawan mereka bahwa sudah sepantasnya penjajahan itu diterima sebagai bagian mendidik bangsa rendahan seperti Indonesia.

Sukarno menolak persepsi “kasta rendah” yang coba dibentuk kaum penjajah terhadap rakyat Indonesia.

Dalam perspektif teori post-kolonial,  intelektual barat memang dibiayai oleh kapitalis penjajah untuk melakukan stigmatisasi dan stereotifikasi bangsa kita sebagai bangsa inferior, kasta rendah, kanibal, tahayul, pemalas dan lainnya.

BK sebagaiman kemudian hari Edward Said, ahli teori postkolonial, menuduh  argumen ahli barat itu, bahwa stigmatisasi itu memang diperlukan mereka untuk menciptakan ketergantungan permanen dan kerusakan total budaya bangsa harus terus menerus dipelihara, agar harga diri kita musnah dan kemandirian. Apalagi rasa ingin merdeka, tidak pernah terpikirkan lagi.

Dari konstruksi di atas, di mana Sosialisme dipakai sebagai pisau analisa sedangkan Marhaenisme digunakan sebagai isme pemersatu rakyat kecil terjajah, maka Marhaenisme kemudian berkembang sebagai mixed atau bercampur antara Nasionalisme dan Sosialisme. (bersambung)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.