Menyoal Aksi Siswa SDN 62, Pemkot Datangi Komnas Perlindungan Anak

JAKARTA,SM – Pemerintah Kota Bengkulu yang diwakili oleh Kabag Hukum Abdul Rais, SH dan Kuasa Hukum Pemkot Wawan Ersanovi, SH, Teo Refelsen,SH dan Agustam Rachman, SH, MAPS menyampaikan polemik SDN 62 ke Komisi Nasional Perlindungan Anak di Jakarta.

“Kami menyikapi adanya dugaan eksploitasi anak pada aksi turun ke jalan yang dilakukan siswa SDN 62 beberapa waktu lalu, ” ujar Abdul Rais.

Di kantor Komnas Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Arist Merdeka Sirait ini tim hukum Pemkot Bengkulu diterima oleh bagian pengaduan yaitu Utami, Mia dan Indah

Dugaan ekploitasi anak tersebut diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Salah satu cara adlah dengan menggunakan para siswa masuk kedalam pusaran konflik antara Pemerintah Kota Bengkulu dan Ahli Waris lahan SD Negeri 62 Kota Bengkulu.

Pemkot Bengkulu menduga anak dieksploitasi untuk mendesak Pemerintah Kota Bengkulu membayar uang ganti rugi lahan sekolah sebesar Rp. 3,4 Miliar.

“Kita sertakan bukti sekitar 300 dokumen dan rekaman video yang berkaitan dengan hal tersebut,” paparnya.

Salah satu pokok aduan adalah adanya indikasi pengkondisian puluhan siswa mengemis di jalanan dalam keadaan berpanas-panasan.
Bahkan lebih parahnya lagi para siswa tidak masuk sekolah tanpa izin kepala sekolah.

“Pihak pemkot tidak mau ini terulang kembali, kasihan para siswa ini, mereka seharusnya tetap bersekolah,” ucapnya.

Pemkot bersama tim kuasa hukum meminta Komnas Perlindungan Anak menurunkan Tim investigasi independen terkait dugaan ini. ” Kita harapkan hasilnya nanti segera ditindaklanjuti oleh aparat hukum,” tandas Rais.

Jika ditemukan oknum yang melakukan ekploitasi anak untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Karena ini menyangkut Hak anak-anak untuk tidak mendapatkan ekploitasi sebagaimana Konvensi Hak Anak (convention on the rights of the child) dan UU Perlindungan Anak.

Dihadapan lembaga independen ini tim hukum Pemkot Bengkulu menyampaikan bahwa sudab berkomitment untuk menjaga hak-hak siswa SDN 62 tidak terlanggar. Yang tujuannya agar proses belajar mengajar tetap berjalan walaupun sekolah SD 62 disegel secara ilegal oleh pihak ahli waris.
Antara lain dengan melakukan berbagai macam upaya untuk memenuhi (to fulfill) Hak anak untuk mendapatkan Pendidikan dan mengembangkan diri, seperti Alternatif tempat belajar di SD 51 dan SD 59 Kota Bengkulu sembari menunggu pengadaan lahan dan bangunan sekolah yang baru untuk SDN 62 Kota Bengkulu, selain itu Pemerintah Kota Bengkulu juga menyiapkan kendaraan khusus sebagai alat transportasi untuk antar-jemput siswa-siswi ke SD 51 dan SD 59 yang sebagai tempat aktifitas Sekolah sementara.

Namun demikian, Pemkot Bengkulu tidak menutup diri dari usul dan saran publik dengan kata lain Pemda Kota Bengkulu tidak anti kritik sepanjang untuk demi terjaminnya hak-hak siswa SDN 62. (abg)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.