MoU Lintas Sektor Untuk Optimalkan Perda dan Satgas PPA

Audiensi WCC Cahaya Perempuan dan Kedutaan Indonesia-Australia Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Bengkulu, SM – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu (PPPAPPKB),  Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menurut  Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, kesetaraan gender menjadi fokus pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum.  “Dari sisi regulasi,  kita sudah mengupayakan dari semua ini, mulai dari Perda dan Keputusan Gubernur”, kata gubernur.

Pemerintah Provinsi Bengkulu,  telah membuat  nota kesepahaman  atau Memorandum of Understanding (MoU)  lintas sektor.  Baik dengan Menkumham, BMA dan Polda Bengkulu. Ini dikatakan  Gubernur Rohidin,  usai terima audiensi  WCC Cahaya Perempuan dan Kedutaan Indonesia-Australia,  Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu, Senin, (18/02).

Dalam realisasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini memerlukan kerjasama semua pihak. Perlu dibentuk  Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat desa dari kalangan anak muda. Karena dengan keberadaan mereka, remaja yang ada di desa akan lebih care atas keberadaan mereka.

“Jadi ini betul-betul menjadi wadah untuk anak-anak di desa, jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Ini karena mereka akan lebih tahu apa yang terjadi dalam pergaulan mereka”,  jelas Gubernur  Rohidin.

Direktur Eksekutif  Cahaya Perempuan Bengkulu, Tety Sumeri  menanggapi soal rencana pembentukan Satgas di tingkat desa, yang rencananya dibiayai dari Anggaran Dana Desa, itu sangat tepat.

“Yang perlu dipastikan, dengan diluncurkannya Satgas ini, bagaimana bisa bekerja secara efektif. Supporting sumber daya dan anggaran, serta sifatnya harus juga berekelanjutan”, jelas Tety.

Manager Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU),  Patricia Bachtiar  yang hadir menjelaskan,  koordinasi dengan Gubernur Bengkulu ini,  merupakan tindaklanjut atas capaian yang telah dilakukan di Bengkulu. Khususnya tentang pencegahan perkawinan terlalu dini bagi anak, sehingga angka tindak kekerasan bisa semakin ditekan.

“Ternyata dari mitra-mitra kami sudah melakukan aksi bersama, dengan capain yang baik.  Disambut baik oleh pemerintah, dengan diterbitkannya Perda dan Pergub tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”, ujar Patricia Bachtiar.(mc)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.