Pengamanan Penyaluran Bansos, Mengingat Kemiskinan Cukup Tinggi

Penandatanganan MoU Setda Se-Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, SM – Dirjen Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kemensos RI, Naziarto apresiasi tinggi bagi Gubernur dan Kapolda Bengkulu, yang telah menindaklanjuti  Memorandum Of  Understanding (Mou), antara Mensos RI dan Kapolri.

Apresiasi  ini ditanggapi secara cepat dan sigap. Terlebih tindaklanjut aksi ini merupakan tercepat ke-2 Se-Indonesia,  setelah Provinsi Jawa Barat.

“Kami berharap, kedepan dalam proses penyaluran Bansos ini,  bisa cepat, tepat dan akurat,  dengan menitik beratkan kepada 6T. Yaitu,  Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga, Dan Tepat Administrasi”,  jelas Naziarto.

Ini merupakan tindaklanjut, dari  membenahi tingkat kinerja dan layanan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos),  pasca Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemensos RI dengan Polri,  tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Mabes Polri,  Jakarta,  tanggal 11 Januari 2019 lalu.  Pendatanganan MoU juga dilaksanakan Sekda Kabupaten, Kota dan Kapolres Se-Provinsi Bengkulu, di aula salah satu hotel di Kota Bengkulu, Jum’at (25/01).

Kapolda Bengkulu,  Brigjend Pol. Supratman mengatakan, realisasi MoU yang telah ditandatangani ini, pihak Polda Bengkulu  secara aktif,  tindaklanjut melalui seluruh Kapolres hingga  kejajaran Babinkamtibmas.

“Jadi sekarang lebih tersistematis secara sistemnya. Sehingga,  lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan tersebut,  terutama tepat sasaran Itu yang paling penting”,  jelasnya saat acara Rapat Sinergi Percepatan, Pengamanan dan Penegakan Hukum Penyaluran Bansos di Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Acara juga dihadiri Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto,  Dirjen Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kemensos RI Naziarto, Kabiro Perencaan Sekjen Kemensos RI Adi Karyono dan Kadinsos Provinsi Bengkulu,  Iskandar ZO.

Bepose bersama usai acara MoU.

Kemiskinan Cukup Tinggi

Gotri Suyanto menjelaskan, terkait MoU yang merupakan turunan dari MoU Mensos RI dan Kapolri ini,  Pemprov Bengkulu berharap,  angka Bansos bisa lebih dioptimalkan Mengingat tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu terbilang masih cukup tinggi.  Untuk optimalisasi penyaluran Bansos 6T ini, para bupati dan walikota  Se-Provinsi Bengkulu,  untuk memaksimalkan pendataan kepada masyarakat yang berhak menerima Bansos tersebut.

“Kami mohon kepada bupati-walikota,  untuk membantu dalam validasi data. Karena ini sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Jangan sampai nanti yang menerima itu malah justru yang tidak seharusnya” terang Gotri  (mc).

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.