Perubahan Struktur Penduduk, Dorong Perbaikan investasi dan Infrastruktur

Tetabuhan Dhol membuka Raorda Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, SM  – Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu,  Nopian Andusti menjelasan skema kebijakan pembangunan manusia, perlu mempertahankan struktur umur penduduk,  dengan memperpanjang masa bonus demogarafi hingga Tahun 2045.

Jumlah keluarga dan angkatan kerja akan terus bertambah,  dengan kualitas kemampuan yang sangat memadai. Ini dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Perubahan struktur penduduk, telah mendorong perbaikan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur pendukung. Produktifitas penduduk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi atau engine of Growth”, papar Sekda Nopian, saat membuka acara Rapat Koordinasi Daerah BKKBN Provinsi Bengkulu, di Hotel Kawasan Pantai Panjang Bengkulu, Kamis (14/03).

Keluarga Berencana hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalaian kelahiran semata. Namun juga membangun kesadaran setiap keluarga, agar memiliki dukungan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang memadai. Ini agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera.

KB Tetap Prioritas

Deputi Bidang Keluarag Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI, Dwi Listyawardani  yang hadir menjelaskan, penurunan angka kelahiran total telah merekayasa struktur umur penduduk,  untuk menciptakan peluang terjadinya bonus demografi yang dimulai sejak Tahun 2012.

Bonus demografi ini ditandai dengan rasio ketergantungan di bawah 50 per-100 penduduk usia produktif. Diproyeksikan, bonus demografi ini akan membuka jendela peluang pada tahun 2020 sampai 2030 mendatang. “Jika program Keluarga Berencana tetap menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah, maka periode bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak,  bagi pembangunan kesejahteraan”, ujar Dwi Listyawardani, yang pembina wilayah.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, dalam membantu pemerintah daerah kabupaten dan kota, dalam melaksanakan kewenangan dan mendukung prioritas nasional, maka sejak Tahun 2008 telah disalurkan dana transfer ke daerah.  Itu dalam bentuk DAK Fisik Sub Bidang KB, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

“Kami berharap, dana transfer tersebut, dapat dimanfaatkan secara optimal, bersama anggaran yang telah disiapkan melalui APBD masing-masing kabupaten dan kota. Ini untuk guna mendukung pelaksanaan program KKBPK di lapangan”, paparnya.  (mc)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.