Pulau di Bengkulu Utara Dikelolah Warga, Masalahnya Apa?

Pulau Dua di Bengkulu Utara foto: flickr.com

Bengkulu, SM – Beberapa media lokal di Provinsi Bengkulu memberitakan soal salah seorang warga setempat menguasai dan mengelola salah satu pulau terluar Indonesia. Lantas masalahnya apa?

Ini menjadi pergunjingan warga Bengkulu, usai menyaksikan tayangan Indonesia Lawyer Club (ILC) di TV One pada Rabu malam (10/09/2019), dengan narasumber Komisoner KPK, Saut Sitomorang yang membahas soal revisi UU KPK. Saut sempat menyebut di Bengkulu, ada satu pulau yang dikuasai oknum. Pulau  itu dikuasai sepenuhnya oleh oknum, termasuk sumber daya alam dan ekonomi.

“Saya baru kembali dari Bengkulu, ada salah satu pulau yang dikuasai oleh orang tertentu. Mau diapain pulau itu terserah dia. Kita nggak dapat apa-apa dari situ”, kata Saut

Pulau yang dimaksud adalah Pulau Dua, satu pulau di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Tepatnya di Di desa Kahyapu. Sudah merupakan aksioma, Pulau Dua memang punya daya tarik wisata bahari. Akses transportasi menuju Dermaga Kahyapu hanya membutuhkan waktu sekira 20 menit menggunakan sampan.

Pulau Dua cuma dihuni dua Kepala Keluarga (KK). Satu orang asli Enggano, satunya lagi Bule yang punya Cottage dan menyewakan fasilitas DivingSnorkling, dan Surfing untuk para turis yang kesana. Pulau Dua juga dikenal dengan tempat para nelayan mencari ikan.

Penguasaan ini menurut beberapa data yang ditemukan Suaramelayu.com, bukan kali ini saja terjadi, selagi mendapatkan ijin sesuai perundang-undangan yang berlaku.   Seperti pada tahun 2017 lalu, hal ini juga pernah di diskusikan oleh pemerintah pusat. Didiskusikan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil bersama menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti untuk membantu penataan, sehingga pengelolaan pulau memberikan manfaat bagi negara.

Dikatakan Menteri Sofyan Djalil kala itu di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, dirinya sudah bertemu dengan Menteri Susi, untuk membahas perihal penataan kepemilikan dan tata ruang pulau dari Sabang sampai Merauke. “Sekarang ada pulau yang dikuasai 100 persen. Ini perlu didata kembali, karena di dalam aturannya hanya boleh maksimum 70 persen. Sisanya harus diperuntukkan kepentingan publik dan kawasan lindung”,  katanya di Jakarta, Rabu (11/1/2017) lalu.

Porsi penguasaan seseorang atas tanah di pulau kecil dan terluar tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Tepatnya pada Bab IV, Pasal 9 ayat (2). “Izin pulau selama ini bisa diberikan pemerintah daerah sehingga ada pulau seluas 10 hektare (ha) diberikan izin semua. Ini yang mau kita tata dengan benar”, tegasnya.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pulau kecil dan terluar katanya kala itu, akan diberikan kepada Kementerian/Lembaga tertentu. Bila di pulau itu ada mercusuar, maka HPL diberikan kepada Kementerian Perhubungan. Kemudian pulau yang di wilayahnya merupakan konservasi penyu, HPL diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Setelah HPL di Kementerian/Lembaga  jelasnya, kalau ada yang mau menyewa tanah negara di pulau, akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB), hak pakai, supaya penataan dan pengaturannya mencapai sasaran, memberi manfaat maksimum bagi negara.

Tanah di pulau bisa dikuasai 70 persen saja, kecuali warga negara asing. Orang asing tidak boleh memiliki hak milik. Pulau terluar itu tetap milik negara. (Dari berbagai sumber)

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.