Reklamasi Pulau Tikus ‘Picu’ Disharmonisasi

Sudisman

 Bengkulu, SM – Pulau Tikus  rencananya akan di reklamasi, diganti namanya menjadi pulau Harapan dan Doa (HD) oleh Pemerintahan Helmi Hasan dan Dedy Wahyudi, rawan akan perpecahan antara eksekutif dan legislatif kota Bengkulu.

Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan juga akan membuat Masjid terapung di areal Pulau Tikus. Nama HD urung, akan digantikan menjadi Hidayah Island. Inipun disabut baik Wakil Wali Kota, Dedi Wahyudi yang menegaskan  perubahan nama Hidayah Island untu mengantikan nama Poulau Tikus sudah pasti dan sudah dianggarkan di dalam APBD.

Inilah membuat Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu Sudisman sumringah, sembari geleng-gelengkan kepalanya.  Ditegaskannya, Pemerintah Daerah itu berdasarkan UU No 23 Tahun  2014 tentang  Pemerintahan daerah,   “Kepala daerah dan DPRD, soal  anggaran yang sudah diputuskan bersama peruntukkannya,  tak boleh dialihkan  peruntukan secara sepihak tanpa persetujuan DPRD Kota”, tegasnya.

Dipandang dari sudut manapun,  baik dari peraturan perundang-undangan maupun etika, pengalihan dana APBD yang rencananya akan diperuntukan untuk Pulau Tikus, itu sudah melanggar.

“Ini salah satu yang akan menjadi pemicu tidak harmonisnya hubungan kepala daerah dengan lembaga legislatif”, jelas Sudisman, Ketua Hanura Kota Bengkulu, yang mengaku pihak dewan tidak tahu secara resmi ide wali kota itu.

Apa kopmentar anda, bila reklamasi nantinya dapat merusak trumbu karang yang ada saat ini? Apapun yang dikerjakan  atau dibangun, harusnya dihindari dampak lainnya yang merusak. Termasuk merusak areal pencarian ikan nelayan tradisional di dekat Pulau Tikus. “Apalagi tujuan akhirnya  lebih pada kepentingan kelompok tertentu. Itu dihindari”, ujar Sudisman yang dihubungi via Whatsapp.

Suimi Fales

Lain  halnya dengan Suimi fales, anggota DPRD dari Fraksi PKB. Dirinya menganggap tak diajak koordinasinya pihak dewan soal Pulau Tikus yang akan mengalihkan dana APBD senilai Rp7 Miliar. “Itu jugakan baru rencana. Namanya juga rencana, tak masalah. Sekarang kami lagi membahas   APBD 2019. Belum ada pembahasan soal pembangunan Pulau Tikus itu” jelas Suimi Fales.

Soal ganti nama Pulau Tikus apakah anda setuju? Itu juga baru rencana. “Kito belum liat konsep sebenarnyo, mangkonyo sah sah ajo”.

Suimi Fales  menghimbau, soal ganti Pulau Tikus,  tentu harus dikaji secarah jernih. Harus dibicarakan secarah utuh. Pada semua masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi, ikut mengkajinya. (ck)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.