Renaksi dan Menyusun Aksi KPK RI 2018-2019 di Provinsi Bengkulu

KPK RI dan Petinggi pemerintah Provinsi Bengkulu berfoto bersama.

Bengkulu, SM  – Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) kian  memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.  Ini untuk mengevaluasi rencana aksi 2018 dan menyusun rencana aksi 2019.

KPK  hadir untuk melihat progres rencana aksi yang dilakukan pada Tahun 2018. Mengevaluasi hasil, agar rencana aksi selanjutnya lebih baik lagi. Progres  rencana aksi (Renaksi) menurut data Korsupgah, Provinsi Bengkulu menempati posisi 18 Se-Indonesia, dengan presentase 61 persen. Ini dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti

“Secara umum, sudah ada perkembangan signifikan dari beberapa Renaksi yang dilaksanakan pada 2018. Beberapa Renaksi sudah ada perbaikan, menuju arah yang lebih baik dari tahun sebelumnya” jelas  Nopian di Ruang Rapat Rafflesia  Pemda Provinsi, Rabu(13/3).

Sekrda Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti rapat koordinasi bersama Korsupgah KPK RI .

Menurut Nopian, beberapa daerah masih ada bermasalah pada E-Planning, E-Budjeting dan SDM Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang masih kekurangan.  Pemerintah terus berupaya memperbaiki hal itu.

“Pelan-pelan semua kekurangan akan terus dibenahi, agar kedepan lebih baik. Perbaikan pada sistem pelaporan elektronik dan pengiatan SDM dari tahun ketahun,  terus dilakukan”, jelasnya.

Pada Tahun 2019 ini, Provinsi Bengkulu masuk dalam wilayah satu, Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah)  KPK RI, bersama Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat  dan Bangka Belitung.

Ketua Tim Korsupgah Korwil I Sumatera KPK RI,  Juliawan Superani menyampaikan, pertemuan ini merupakan koordinasi awal, menindaklanjuti terkait Renaksi 2018. Sekaligus membuat Renaksi awal untuk Tahun 2019.

“Ada beberapa yang perlu dilakukan peningkatan,  seperti kapabilitas APIP dari sisi penganggaran.  Dalam melakukan pengawasan,  seharusnya disediakan anggaran yang cukup”,  ungkap Juliawan

Pengawasan katanya, juga dilakukan terkait adanya intervensi pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa,  yang sering berasal dari pihak luar.  Menurutnya, intervensi biasanya berasal dari pejabat yang lebih tinggi diatasnya,  seperti kepala daerah dan Sekda.  “Dari beberapa kasus korupsi,  itu bersumber dari pengadaan barang dan jasa UKPBJ.  Jadi tujuan kita,  bagaimana menutup lubang-lubang itu”, tegasnya. (mc)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.