Soal Lahan TWA, Gubernur Tak Bisa Memutuskan

Paara Petani Kepahiang simak papaaran Gubernur Rohidin Mersyah.

Bengkulu, SM – Masyarakat Petani Kecamatan  Kabawetan Kepahiang menemui Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah  di Ruang Rapat Gubernur, Padang Harapan Kota Bengkulu, Kamis (7/2) lalu.

Para petani menyampaikan aspirasi  masyarakat, agar pemerintah melepaskan  beberapa luas lahan Taman Wisata Alam (TWA) Sengkuang Kabawetan,  melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Selain itu, mereka ingin kejelasan soal status lahan tersebut.

Perwakilan Masyarakat Petani,  Hendarman mengatakan, akibat ketidakjelasan lahan, sering terjadi konflik di masyarakat. Seperti pengusiran, penangkapanyang menimbulkan kekhawatiran masyarakat saat berkebun.

Sesuai data yang ada, bahwa pada Tahun 1954 – 1956,  telah ada wilayah transmigrasi. Selain pengakuan koloni Belanda untuk tanah warga Tahun 1937,  masyarakat juga mengusulkan untuk pelepasan kawasan melalui Perpres No 88 dan Perpres No 86.

“Harapan kami, pemerintah provinsi melalui Bapak Gubernur,  juga mendukung upaya – upaya masyarakat,  untuk pelepasan kawasan yang ada di Sengkuang Kabawetan. Karena,  masyarakat butuh kepastian soal status lahan, sehingga tidak ada lagi pengusiran – pengusiran”,  harap Hendarman.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyambut baik menurutnya ketika ada persoalan terkait dengan lahan, terkait dengan kawasan itu justrul diselesaikan dengan cara dialog, kemudian diusulkan dengan instansi terkait, dibahas secara bersama – sama harus diapresiasi.

Menanggapi itu, Gubernur  Rohidin sepakat dengan BKSDA,  bahwa kawasan hutan ini harus dijaga,  dengan melakukan kegiatan program konservasi. Namun disisi lain, memang  kebutuhan masyarakat yang sudah tinggal lebih dulu dari status kawasan,  dengan program – program pemerintah kawasan Transmigrasi. Fasum dan fasos yang sudah berkembang lama juga perlu di kaji.

“Saya kira,  pemerintah mengeluarkan program Reforma Agraria.  Itu artinya,  dimungkinkan atau tidak,  maka usulan itu harus dari bawah. Jika belum membuat tim TORA, buat tim TORA di masing – masing kabupaten, kota”,  jelas Gubernur  Rohidin.

Tim TORA ini akan membuat usulan tentang evaluasi fungsi sebuah kawasan,  untuk bisa masuk didalam program Reforma Agraria. Selanjutnya akan diusulkan ke Pemprov Bengkulu. “ Tim kita turun. Dari multisektor turun untuk mengevaluasi hasil itu,  nanti baru kita sampaikan ke pemerintah pusat, DLHK, untuk mengevaluasi dengan tim terpadunya nanti. Keputusannya kita tunggu.

“Saya tidak bisa memutuskan,  karena bukan kewenangan kita. Tetapi aspirasi masyarakat seperti ini harus kita dengar, harus kita tampung,  kemudian kita salurkan kepada pihak yang terkait”, kata gubernur dihadapan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi BengkuluIr Ricky Gunarwan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam, diantaraa para petani. (mc).

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.