Soal Patung Kuda, Jangan Asal Bacot

DR H Iskandar ZO (Paling kiri) foto web dinsos

Bengkulu, SM –  Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu DR.H.Iskandar ZO, SH menghimbau berbagai pihak agar tida asal bacot soal pembangunan Monumen Ibu Agung Fatmawati di Simpang Lima Ratu Samban.

Iskandar  ZO   menanggapi soal statemen Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain. Dirinya mengakui, patung itu dibuat berdasarkan dana APBD Kota.  Semua itu telah terang benderang, Sejak awal rapat koordinasi, Pemkot hadir terus di Kementerian PMK Jakarta. Hanya saja sering diwakili oleh asissteen I-nya.

Soal statemen harus prsetujuan DPRD Kota Bengkulu dalam pemindahan patung kuda itu, merupakan salah kaprah. Aset Pemda Kota itu bukannya dimusnakan, tapi dipindahkan peenempatannya. Perlu diingat, Pemerintah Provinsiitu hanya sebagai fasilisator, bukan pekerja proyek.

Dikatakan Iskanzar ZO, soal rencana monumen itu pihak Pemkot Bngkulu sudah tahu.    Soal menghapus dan pemindahan aset, apakah harus izin DPRD Kota Bengkulu?  Jawabnya adalah,  berdasarkan Permendagri No 19 Tahuin  2016 Tentang Pengelolaan Aset, bahwa aset yang dibiayai APBD dibawah Rp 5 M,  tidak diperlukan persetujuan DPRD untuk memindahkan patung itu. “Patung Kudo di Simpang Lima Ratu Samban itukan, nilainya dibawah Rp1 Miliar”.

Ini menjawab stateman Waka II DPRD Kota Bengkulu yang mnyebutkan, “Patung kuda itu aset Pemkot Bengkulu yang dibangun menggunakan dana APBD Kota Bengkulu. Oleh karena itu, untuk menghapus aset dan memindahkan aset,  harus izin dan sepengetahuan Anggota DPRD Kota lebih dahulu”. Aapalagi mengatakan Gubernur Bengkulu harus melewati prosedur dan aturan yang berlaku. Seoalh-olah gubernur tak tahu akan aturan.

Proyek peembongkaran patung dan digantikan monumn Ibu Agung Fatmawati, sudah diketahui pihak Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu. Biaya oleh 13 konsorsium BUMN yang melalui Kementrian BUMN,  dikerjakan oleh Yayasan Fatmawati. (ck)).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.