Surat Penunjukan Plh Bupati di Provinsi Bengkulu Usai Diserahkan

Plh Gubernur Bengkulu serahkan surat penunjukan Plh bupati. foto Abdurrahman Wachid

Bengkulu, SM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) laksanakan Prosesi Penyerahan Surat Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Bupati kepada tujuh Sekda kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Prosesi untuk Plh Bupati Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Lebong, Kepahiang, Seluma dan  Rejang Lebong itu dilaksanakan oleh Plh Gubernur Bengkulu, Hamka Sabri  di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Selasa 16/02.

Tampak  hadir Asisten I, Asisten II, Asisten III, Inspektur, Ka.BKD, Karo Umum dan Karo Pemkesra Provinsi Bengkulu.

Adapun nama Plh dan wilayah tugas untuk  Kabupaten Kepahiang,  Zamzami Z, SE MM. Kabupaten Bengkulu Selatan,  Yudi Satria SE MM.  Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH M. Si. Kabupaten Rejang Lebong, H.R.A Deni, SH MM. Kabupaten Mukomuko, Drs. Marjohan. Kabupaten Seluma, Ir Ricki Gunawan serta Kabupaten Bengkulu Utara, Dr Haryadi, S. Pd  MM M. Si.

Ketujuh Plh itu berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri NOMOR 120 / 738 / OTDA, Tanggal 3 Februari 2021. Sifat segera, agar tidak terjadi kekosongan.

Hamka Sabri menyampaikan pesan dari Kemendagri kepada para Pelaksana Harian Bupati ini, “Bahwa Plh Bupati melaksanakan tugas-tugas rutinitas harian bupati, karena telah berakhirnya masa jabatan bupati defenitif. Sesuai dengan aturan yang berlaku”.

Hamka basri juga menegaskan, kebijakan yang tidak bisa dilakukan oleh Plh Bupati,  tidak bisa melakukan kebijakan strategis. Seperti produk hukum, Keputusan Bupati, Peraturan Bupati. Peraturan Daerah itu tidak bisa diganggu gugat.

Kedua bersifat personil. Plh Bupati tidak bisa melakukan pergeseran atau mutasi  Aparatur Sipil Negara (ASN). Baik itu pejabat maupun seluruh ASN. Ketiga, tidak mempunyai kewenangan perubahan kewajiban terhadap keuangan, melainkan hanya melaksanakan tugas-tugas yang telah di tugaskan saja.

Namun jelas Hamka Sabri, Ketika ada Keputusan yang sifatnya penting dan di butuhkan, Plh Bupati  dapat melakukan kebijakan, tapi perlu adanya komukasi secara intens dengan Menteri Dalam Negeri RI. (wh)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.