Tindak Tergas Perusahaan, Tapi Carikan Solusi Terbaik

Komitmen tindak tegas dan solutif.

Bengkulu, SM – Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti menyatakan tindakan tegas perusahaan perkembuan dan pertambangan yang memakai jasa angkut komoditinya.

Kenapa tindakan itu dilakuka dari hulu? Karena permasalahan beban muatan angkutan barang dan rute lintasan, sering dilanggar oleh pihak jasa angkutan. Ini ditemukan dilapangan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan melakukan  pertemuan, untuk membahas ini di Ruang Enggano Dishub Provinsi Bengkulu, Selasa(03/09/2019).

“Jadi,  sanksi ditetapkan mulai dari hulu perusahaan. Para perusahaan pemilik barang, berhak menghentikan operasional jasa angkutan yang masih melanggar ketentuan. Sehingga, pemerintah daerah dan aparat kepolisian hanya sebagai pengawas”,  jelas Sekdaprov Nopian.

Pihak perusahaan paparnya, dapat mensosialisasikan ini, agar semua pihak dapat menikmati kehidupan yang nyaman. Pemerintah daerah sangat mendukung  investasi untuk terus berkembang di daerah ini. Namun menurutnya, aspek lainnya perlu dipikirkan juga seperti masyarakat yang berkeinginan infrastruktur jalan yang bagus, tanpa lubang.

Komitmen tindak tegas dan solutif.

“Pemerintah mendukung seratus persen, para Pengusaha Batubara, Kelapa Sawit maupun lainnya untuk beroperasi. Disisi lain, kita juga perlu memikirkan masyarakat yang menginginkan jalan mulus, tanpa debu. Sehingga semua pihak senang dan menikmati fasilitas infrastruktur terbaik”.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Darpinudin menanggapi pelanggaran yang terjadi mengungkapkan,  Peraturan Guberur tentang Aturan, Rambu, dan Rute Angkutan Barang sudah jelas semua. Tapi masih sering terjadi pelanggaran muatan dan rute yang dilakukan oleh jasa angkutan batubara, perkebunan, dan angkutan lainnya.

Pihak perusahaan yang memiliki kapasitas dihimbau jasa angkutanya,  untuk mentaati sesuai peraturan, ketentuan dan berkewajiban memberhentikan jasa angkutan yang tetap melanggar, dengan menyampaikan kepada petugas data lengkap kendaraan yang digunakan.

“Kita ingin semua angkutan yang melintasi jalanan perkotaan, mentaati setiap peraturan yang telah berlaku. Dishub dan Kepolisian berhak menindak,jika apa yang telah kita sepakati hari ini tidak digubris pihak perusahaan kepihak jasa angkutan”.

Dalam kapasitasnya, Dirlantas Polda Bengkulu Dedi Rahman Dayan mengatakan, jenis pelanggaran kendaraan angkutan kelebihan muatan, salah jalur dan surat menyurat yang tidak lengkap,  masih sangat sering dijumpai dilapangan. Petugas sering melakukan penindakan. Masalah ini menyebabkan jalanan perkotaan cepat rusak serta meresahkan masyarakat, sehingga terjadi konflik.

“Momen ini kita duduk bersama mencari solusi terbaik, agar jalanan tertata, tertib dan bersih. Untuk jalur kendaraan jenis angkutan sudah ditentukan rutenya tersendiri. Jadi perlu kesadaran pengemudi, untuk tetap melewatinya sesuai ketentuan. Jangan sampai hal ini berlarut dan menyebabkan konflik di tengah masyarakat” ungkap Dirlatas Polda Dedi. (ck/mc)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.